Show notes
Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. Negara kini memiliki landasan hukum untuk mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus mendorong pemulihan kerugian negara maupun masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
Namun, pengesahan undang-undang bukan berarti seluruh persoalan selesai.
Bagaimana mekanisme perampasan aset akan dijalankan? Apakah negara dapat merampas aset tanpa harus menunggu pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman? Bagaimana memastikan aset yang disita benar-benar berasal dari tindak pidana, bukan milik masyarakat yang tidak bersalah?
Hal lain yang tak kalah penting adalah bagaimana pengawasan dilakukan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
Dalam aturan yang telah disetujui DPR, pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Sementara itu, terdapat pula ketentuan mengenai badan pengawas untuk memastikan pengelolaan dan proses perampasan aset berjalan secara akuntabel.
Undang-undang ini juga mengatur bahwa pemberlakuannya dimulai 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Artinya, masyarakat masih perlu mengawal tahapan implementasi, mulai dari penyusunan aturan pelaksana, pembentukan lembaga, kesiapan aparat penegak hukum, hingga mekanisme perlindungan hak pihak ketiga.
Lantas, sejauh mana UU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen efektif untuk memberantas korupsi? Bagaimana memastikan uang dan aset hasil kejahatan benar-benar kembali kepada negara dan masyarakat? Serta bagaimana mencegah aturan ini menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan?
Kita akan membahas lebih jauh UU Perampasan Aset, mulai dari mekanisme penerapan, tantangan penegakan hukum, hingga pengawasan dan perlindungan hak masyarakat.
TALK :: Peneliti Anggaran di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) - Siska Barimbing & Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen
Website: podcasters.spotify.com

